WARTA 24 JATENG

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

2.499 Rumah Alami Kerusakan

Posted by On 20.51

2.499 Rumah Alami Kerusakan

Post Views: 50

Kondisi Kerusakan Akibat Banjir dan Gelombang TinggiKerugian Capai Rp970 juta

Pengungsi Berangsur Kembali

DPRD Minta SOP Penanganan Bencana Diperjelas

Banjir akibat gelombang tinggi yang menerjang pesisir Kota Pekalongan, Jumat (1/12) lalu, mengakibatkan berbagai kerusakan. Dari catatan Posko Induk Tanggap Darurat di wilayah Kecamatan Utara, yang merupakan lokasi terdampak paling besar, terdapat 2.499 rumah mengalami kerusakan.

Selain itu, juga terdapat 44 hektar tambak, sembilan sekolah dan 26 rumah ibadah juga mengalami kerusakan.

Dari 2.499 rumah yang mengalami kerusakan, 949 diantaranya mengalami kerusakan ringan yang berada di Bandengan sebanyak 526 rumah, di Padukuhan Kraton sebanyak 79 rumah, di Panjan g Wetan sebayak dua rumah, di Panjang Baru sebanyak 342 rumah. Selanjutnya 820 rumah, tercatat mengalami kerusakan sedang berada di Bandengan sebanyak 224 rumah, Padukuhan Kraton 76 rumah, Panjang Wetan 31 rumah, dan Panjang Baru 489 rumah. Kemudian 730 rumah lainnya, mengalami kerusakan berat masing-masing sembilan rumah di Padukuhan Kraton, Panjang Wetan sebanyak 21 rumah, dan Panjang Baru 700 rumah.

Untuk tambak yang rusak, 30 hektar berada di Bandengan, 1.000 meter persegi berada di Panjang Wetan, dan 12 hektar berada di Panjang Baru. Di Bandengan juga terdapat tiga sekolah dan empat rumah ibadah rusak, di Padukuhan Kraton terdapat tiga sekolah dan empat tempat ibadah rusak, serta tiga sekolah dan 18 rumah ibadah rusak di Panjang Baru.

Kepala Diskominfo Kota Pekalongan yang juga juru bicara Posko Induk, Sri Budi Santoso mengungkapkan, data kerusakan yang sudah dilaporkan sementara ini baru dari wilayah Kecamatan Utara. Sementara dari Kecamatan Barat, baru akan dila porkan menyusul. Dari perhitungan sementara kerusakan yang terjadi pada rumah, tambak, sekolah dan rumah ibadah ditambah jebolnya tanggul di Slamaran sepanjang 110 meter dan di Pantaisari sepanjang 40 meter, kerugian dari kejadian gelombang tinggi mencapai Rp970 juta. “Besok akan dilakukan rakor kembali pada pukul 10.00,” jelasnya.

Mengenai jumlah korban terdampak gelombang tinggi maupun banjir yang masih mengungsi, berdasarkan data dari Kecamatan Pekalongan Utara masih terdapat sekitar 50 jiwa yang mengungsi di Kantor Kecamatan Utara. Mereka berasal dari wilayah Boyongsari, Perumahan Sosial dan Pantaisari. Kondisi di wilayah tersebut, banjir masih menggenang di dalam rumah setinggi lutut, sehingga rumah belum bisa ditempati.

Sri budi menambahkan, sebagian pengungsi memang sudah berangsur pulang untuk membersihkan rumah masing-masing. Namun pada jam tertentu, terutama pada jam makan mereka masih kembali ke pengungsian untuk mengambil logistik, sehingga dapur umum t etap jalan. Hal itu karena kemungkinan rumah warga belum dapat digunakan untuk beraktivitas.

Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih, sebelumnya menyatakan bahwa Pemkot Pekalongan sudah menetapkan penggunaan dana tak terduga sebesar Rp1,5 miliar. Sebagian anggaran digunakan untuk pemberian bantuan logistik korban terdampak. Sebagian lagi akan digunakan untuk pembenahan sementara infrastruktur yang rusak.

DPRD Minta SOP Diperjelas

Menanggapi kondisi darurat bencana di Kota Pekalongan, DPRD meminta agar kedepan Pemkot menyusun SOP yang lebih jelas tentang penanganan bencana. Masukan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab. Balgis mengaku sangat prihatin terkait kondisi di wilayah yang terdampak banjir dan gelombang tinggi.

“Ini kejadian luar biasa, padahal kondisi rucah hujan terbilang masih sedikit dan baru awal. Sehingga kami dari jajaran DPRD meminta kepada Pemkot merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas jika terja di bencana,” pinta Balgis.

Selain itu, Balgis juga berpesan agar Pemkot tidak mengedepankan birokrasi dalam penanganan darurat untuk kasus luar biasa. Menurutnya, Pemkot harus mengedepankan pelayanan dan keselamatan masyarakat. “Jangan kedepankan birokrasi, harus bergerak cepat, sehingga tidak sampai kekurangan bahan makanan. Selain itu penanganan pasca bencana juga perlu diperhatikan,” tambahnya.

Dalam rapat paripurna Sabtu (2/12), sejumlah anggota DPRD juga mengusulkan agar dilakukan perubahan dalam struktur APBD 2018 sebelum disahkan agar diberikan penambahan anggaran khusus untuk penanganan bencana. Anggota F-Golkar, Mofid mengatakan, kejadian banjir dan gelombang tinggi jelas menimbulkan kerusakan besar. Sehingga ia secara khusus meminta agar ada penambahan alokasi angggaran untuk perbaikan kerusakan yang terjadi. “Kami mohon sebagai perwakilan dari utara meminta agar ada inovasi penambahan anggaran dalam APBD 2018 sebelum disetujui, sehingga anggaran perb aikan sudah tersedia,” tuturnya.

Anggota F-PKB, Nusron, mengusulkan agar anggaran penanganan bencana bisa ditambah hingga tiga kali lipat. Sebab di Kota Pekalongan, siklus banjir besar biasa terjadi lima tahun sekali. ” Untuk itu tahun depan bisa lebih besar, sehingga kami minta dalam anggaran perubahan bisa ditambah dana bencana kalau bisa dilipatkan tiga,” katanya.

Selain itu, Nusron juga melihat bahwa ketika terjadi bencana yang pertama turun ke lapangan yakni dari relawan dan komunitas. Sehingga ia juga mengusulkan agar Pemkot bisa memberikan dana bagi SAR dan komunitas relawan di Kota Pekalongan.

Kemudian, juga terdapat sorotan terkait lambannya penanganan pemerintah dalam peristiwa banjir kemarin. Sorotan disampaikan Ketua F-PKB, Jecky Zamzami yang menyatakan bahwa Pemkot lebih mengedepankan koordinasi. Akibatnya penanganan terkesan lambat. Padahal prediksi kondisi cuaca tak menentu sudah muncul jauh-jauh hari. Oleh karena itu, seharusnya Pemkot suda h melakukan antisipasi.

Wakil Ketua DPRD, Abdul Rozak juga menyatakan hal serupa. Ia menyatakan, lambannya pemerintah dalam penanganan korban dimana baru dilakukan penanganan setelah kondisi semakin parah. “Padahal bisa ditindaklanjuti sebelumnya ketika laporan masyarakat sudah banyak yang masuk,” ucap Rozak. Terkait penambahan anggaran, pihaknya juga menyatakan setuju untuk dilakukan penambahan pada APBD perubahan mendatang.

Anggota F-PKS, Aji Suryo menambahkan, sebenarnya Pemkot sudah melakukan langkah penanganan dengan baik. Pemkot juga sudah ada rencana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kerusakan yang belum tercover. “Yang belum mungkin rencana untuk recovery, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kami berharap agar SOP tanggap bencana diperjelas. Mungkin sudah ada tapi belum disinergikan, sehingga yang muncul adalah gerakan sporadis di lapangan,” tandasnya. (nul)

Penulis: M. Ainul Atho’ & Redaktur: Abdurrahman

Sumber: Google News | Warta 24 Pekalongan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »